Home » Bisnis » Jelang Pilkada Jual Ikan Koi Naik

Jelang Pilkada Jual Ikan Koi Naik

Jelang Pilkada Jual Ikan Koi Naik

Jelang Pilkada Jual Ikan Koi Naik

Ada kesenjangan yang membuat Jual Ikan Koi ikut mengalami kenaikan harga jelang pilkada setempat. Inilah yang akan di evaluasi. Menurut salah satu alat kelengkapan lembaga legislatif di level pusat tersebut, KPU tidak punya kewenangan menghentikan pemilu kepala daerah, seandainya Jual Ikan Koi hanya didapati calon tunggal. M‎ereka mengklaim, lembaga penyelenggara pemilu tersebut hanya sebatas pelaksana. Kewenangan menghentikan ataukah melanjutkan tahapan pemilu kepala daerah merupakan ranah pemerintah dan DPR, bukan kewenangan KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan, bergeming akan menyeruaknya suara sumbang yang dilontarkan salah seorang anggota Komisi II DPR RI, soal pembatasan kewenangan lembaga Jual Ikan Koi penyelenggara pemilu tersebut untuk menghentikan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati seandainya hanya didapati satu pasangan calon yang mendaftar. Menyikapi persoalan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Pacitan, Damhudi menegaskan, KPU akan tetap mengikuti Jual Ikan Koi ketentuan sebagaimana ditegaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. “Jadi selama belum ada perubahan ketentuan, kami akan tetap melaksanakan sesuai ketentuan yang ada,” kata Damhudi. Mantan pegiat LSM itu lantas menyebut Peraturan KPU (PKPU) No. 9 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan PKPU 12 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pencalonan, serta SE KPU RI, No 403 Tahun 2015.

“Sebagai pelaksana Undang-undang, KPU akan tetap memedomani Jual Ikan Koi ketentuan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selama belum ada ketentuan perubahan, kami tetap akan menjalankan sebagaimana ditegaskan oleh aturan yang sudah ada,” beber komisioner KPU tiga periode tersebut. Perihal adanya jago tunggal hingga batas akhir perpanjangan masa pendaftaran calon, 3 Agustus, pukul 16.00 WIB, ‎KPU tetap akan menutup masa pendaftaran dan sekaligus menunda pelaksanaan pemihan bupati serta wakil bupati hingga tahap berikutnya yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

“Kecuali sebelum batas akhir penutupan perpanjangan masa pendaftaran sudah ada pengubahan aturan yang dituangkan dalam PKPU, tentu kami akan mengikuti aturan tersebut. Sepanjang tidak ada ketentuan perubahan, kami akan melaksanakan sesuai aturan yang telah ada,” tutur Damhudi. Lantas bagaimana apabila setelah ada keputusan KPU menunda pelaksanaan Pilkada, muncul perubahan aturan? Menurut Damhudi, sepanjang ketentuan perubahan aturan nantinya ada substansial yang menegaskan Jual Ikan Koi adanya pencabutan dan pembatalan keputusan KPU terkait penundaan pilkada, tentu akan ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perubahan dari aturan tersebut. ‎”Kami akan ikuti aturan yang baru. Seandainya memang ada salah satu pasal yang menegaskan adanya pencabutan dan pembatalan keputusan KPU terkait pembatalan pelaksanaan Pilkada,” tutupnya. Sehingga semua program, jadwal dan tahapan pemilu kada juga akan dihentikan. Termasuk kepanitiaan adhoc, seperti PPS dan PPK juga akan dibubarkan.

Leave a Reply